Pada awal tahun 2025, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia resmi menjatuhkan denda sebesar Rp 202,5 miliar kepada Google LLC. Keputusan ini merupakan hasil dari penyelidikan mendalam terhadap praktik bisnis Google yang diduga melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat di Indonesia, khususnya dalam ekosistem pembayaran di Google Play Store. Menurut KPPU, Google dianggap telah memanfaatkan posisinya sebagai pemain dominan di pasar aplikasi Android untuk memaksa pengembang aplikasi menggunakan sistem pembayaran tertentu, yakni Google Play Billing System (GPB System). Hal ini menimbulkan polemik besar di kalangan pengembang aplikasi, regulator, hingga pengguna layanan digital di Indonesia. Latar Belakang Kasus: Monopoli dalam Pembayaran Google Play StorePenyelidikan terhadap Google dimulai pada pertengahan 2024, ketika banyak pengembang aplikasi mengeluhkan aturan ketat terkait sistem pembayaran di Google Play Store. Sejak 2022, Google mulai mewajibkan pengembang aplikasi yang ingin menjual produk atau layanan digital di Play Store untuk menggunakan Google Play Billing System sebagai satu-satunya metode pembayaran. Artinya, pengguna tidak bisa membayar langsung melalui metode lain seperti transfer bank, e-wallet lokal, atau platform pembayaran independen. “Ketika kami mulai mengembangkan aplikasi, kami berharap bisa memiliki fleksibilitas dalam metode pembayaran,” ujar Andi Prasetyo, CEO sebuah startup aplikasi di Indonesia. “Namun, kebijakan Google ini membuat kami harus membayar komisi yang cukup besar, yang akhirnya berdampak pada harga layanan kami yang lebih tinggi bagi pengguna.” Banyak pengembang yang menolak aturan ini, tetapi Google mengancam akan menghapus aplikasi mereka dari Play Store jika mereka tidak mematuhi kebijakan tersebut. Akibatnya, banyak aplikasi yang bergantung pada distribusi melalui Play Store tidak memiliki pilihan lain selain tunduk pada aturan tersebut. Temuan KPPU: Dominasi Google dan DampaknyaDalam proses penyelidikan, KPPU menemukan beberapa bukti kuat bahwa Google telah melakukan praktik bisnis yang merugikan persaingan usaha. Beberapa poin utama dalam temuan KPPU antara lain:1.    Google Mengendalikan Pasar Aplikasi AndroidKPPU mencatat bahwa Google Play Store memiliki pangsa pasar hingga 93% di Indonesia. Hal ini berarti hampir semua aplikasi yang berjalan di perangkat Android harus melalui Play Store untuk didistribusikan. Dengan posisi dominannya, Google memiliki kendali penuh terhadap sistem distribusi aplikasi, termasuk menentukan metode pembayaran yang wajib digunakan oleh pengembang.2.    Pembatasan Metode Pembayaran Pengembang aplikasi yang ingin menjual layanan digital di Play Store dipaksa menggunakan Google Play Billing System. Dengan kata lain, metode pembayaran alternatif seperti transfer bank, dompet digital lokal, atau platform pihak ketiga tidak diizinkan. Akibatnya, pengguna yang lebih nyaman dengan metode pembayaran lain tidak bisa membeli aplikasi atau layanan digital dengan cara yang mereka inginkan. Menurut Ahmad Riyadi, pengamat teknologi dan regulasi digital, kebijakan Google ini sangat merugikan industri teknologi di Indonesia. “Jika kita ingin industri digital berkembang, perusahaan seperti Google harus membuka kesempatan bagi metode pembayaran lain, bukan justru memonopoli sistem pembayaran mereka sendiri,” ujarnya dalam sebuah wawancara Keputusan KPPU dan Tanggapan GoogleSetelah melakukan berbagai kajian, KPPU akhirnya menjatuhkan denda sebesar Rp 202,5 miliar kepada Google atas praktik bisnis yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU menyatakan bahwa kebijakan Google terkait metode pembayaran secara langsung menghambat persaingan dan merugikan ekosistem pengembang aplikasi di Indonesia. Namun, Google menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut. Perwakilan Google menyebutkan bahwa:1)    Google Play Billing System dibuat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna dalam bertransaksi.2)    Google tidak memaksa pengembang menggunakan layanan mereka, tetapi memberikan ekosistem yang kompetitif.3)    Google berencana mengajukan banding terhadap keputusan KPPU karena merasa tidak melakukan pelanggaran persaingan usaha.Google juga menegaskan bahwa mereka telah menerapkan kebijakan yang sama di berbagai negara dan bekerja sama dengan regulator setempat untuk memastikan sistem pembayaran tetap transparan dan adil. Dampak Keputusan KPPU terhadap Industri Digital IndonesiaKeputusan ini tentu membawa berbagai dampak bagi industri digital di Indonesia, baik bagi pengembang aplikasi, pengguna, maupun perusahaan teknologi lainnya.1.    Potensi Pembukaan Pasar bagi Metode Pembayaran LokalJika Google dipaksa untuk mengizinkan metode pembayaran alternatif, maka dompet digital dan layanan pembayaran lokal seperti OVO, GoPay, Dana, dan lainnya bisa mendapatkan pangsa pasar lebih besar dalam ekosistem aplikasi digital.2.    Pengembang Aplikasi Dapat Memiliki Lebih Banyak PilihanDengan adanya regulasi yang lebih ketat terhadap dominasi Google, pengembang aplikasi kini bisa memiliki lebih banyak opsi dalam menentukan metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.3.    Mendorong Regulasi yang Lebih Ketat di Masa DepanKeputusan KPPU terhadap Google juga bisa menjadi preseden bagi kasus-kasus lain yang melibatkan dominasi perusahaan teknologi besar. Regulator di Indonesia dan negara lain mungkin akan semakin ketat dalam mengawasi praktik bisnis perusahaan teknologi global untuk mencegah monopoli dan menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat. Kasus Google vs KPPU ini menyoroti bagaimana dominasi perusahaan teknologi besar dapat memengaruhi pasar digital dan pengembang aplikasi lokal. Denda sebesar Rp 202,5 miliar yang dijatuhkan kepada Google merupakan peringatan keras bagi perusahaan teknologi bahwa mereka tidak bisa seenaknya menerapkan kebijakan yang berpotensi merugikan persaingan usaha. Keputusan ini juga bisa membuka peluang bagi pengembang aplikasi lokal dan metode pembayaran alternatif untuk berkembang tanpa harus terjebak dalam ekosistem yang dikendalikan oleh satu perusahaan saja. Namun, bagaimana Google akan merespons keputusan ini dalam jangka panjang? Apakah mereka akan mengubah kebijakannya atau justru tetap bertahan dan mengajukan banding? Yang jelas, pertempuran hukum ini masih jauh dari selesai. Jika Anda ingin mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, pastikan bisnis Anda memiliki solusi yang inovatif dan kompetitif. TechnoMonsta siap membantu Anda mengembangkan website dan aplikasi mobile yang optimal sesuai dengan kebutuhan pasar dan strategi bisnis Anda.

Donald Trump, Presiden terpilih Amerika Serikat, secara resmi telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung (MA) AS untuk menangguhkan sementara undang-undang yang akan melarang TikTok beroperasi di negara tersebut. Trump berargumen bahwa setelah ia resmi menjabat pada 20 Januari 2025, pemerintahannya akan membutuhkan waktu untuk merumuskan solusi politik yang lebih bijaksana terkait masalah ini. Permohonan tersebut menyoroti pentingnya waktu tambahan guna menghindari dampak besar terhadap ekonomi dan hubungan politik. Kekhawatiran Keamanan Nasional atas TikTokTikTok, sebuah platform media sosial populer yang dimiliki oleh perusahaan China bernama ByteDance, telah lama menjadi perhatian pemerintah AS. Kekhawatiran utama terletak pada potensi akses data pengguna oleh pemerintah China. Hal ini dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan kestabilan ekonomi Amerika Serikat. Sebagai respons, berbagai langkah telah diambil untuk membatasi atau melarang operasional TikTok di AS jika tidak ada perubahan signifikan terkait pengelolaan data. Tenggat Waktu bagi ByteDance dan TikTokPada April 2024, Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang yang memberikan tenggat waktu hingga 19 Januari 2025 bagi ByteDance untuk menjual TikTok kepada perusahaan non-China. Jika tenggat waktu ini tidak dipenuhi, maka larangan penuh terhadap aplikasi tersebut akan diberlakukan. TikTok dan ByteDance telah berupaya melawan keputusan ini melalui jalur hukum, termasuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Mereka menolak putusan Pengadilan Banding yang mendukung pembatasan berdasarkan alasan keamanan nasional. Trump Minta Penundaan demi Resolusi PolitikDalam permohonannya, Trump menegaskan bahwa penundaan sementara terhadap larangan TikTok diperlukan agar pemerintahannya dapat mencari solusi politik. Ia berpendapat bahwa langkah ini dapat menghindari keputusan tergesa-gesa dari Mahkamah Agung mengenai isu konstitusional yang signifikan. Selain itu, Trump juga menggarisbawahi bahwa pelarangan TikTok tanpa diskusi lebih lanjut dapat membawa dampak ekonomi dan sosial yang luas, termasuk terhadap bisnis yang memanfaatkan platform tersebut. Perubahan Sikap Trump terhadap TiktokSikap Trump terhadap TikTok menarik perhatian, mengingat pada masa jabatannya sebelumnya, ia adalah salah satu pengusung utama pelarangan aplikasi ini. Namun, belakangan ini, Trump tampak lebih mendukung operasional TikTok, setidaknya untuk sementara waktu. Dalam beberapa pernyataannya, ia bahkan mengakui bahwa TikTok adalah platform yang sangat efektif untuk menjangkau audiens selama masa kampanye politiknya. Hal ini menunjukkan bahwa Trump menyadari potensi besar TikTok sebagai alat komunikasi politik. TikTok Bantah Tuduhan Keamanan NasionalDi sisi lain, TikTok secara tegas membantah tuduhan bahwa data pengguna AS dapat diakses oleh pemerintah China. Mereka menjelaskan bahwa data pengguna Amerika disimpan di pusat data di AS, dengan prosedur keamanan yang ketat. TikTok juga menekankan bahwa semua keputusan terkait moderasi konten yang memengaruhi pengguna di AS dibuat oleh tim di dalam negeri, bukan oleh pihak asing. Proses di Mahkamah Agung ASMahkamah Agung AS telah menjadwalkan sidang untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak pada 10 Januari 2025. Waktu ini hanya berselang beberapa hari sebelum larangan TikTok diberlakukan. Keputusan Mahkamah Agung akan menjadi penentu nasib aplikasi ini di AS. Selain itu, hasil dari proses ini juga dapat menjadi preseden penting untuk kasus serupa di masa depan, khususnya yang melibatkan teknologi global dan isu keamanan nasional. Kompleksitas Masalah TikTok di ASKasus TikTok menggambarkan kompleksitas hubungan antara kebebasan berbicara, keamanan nasional, dan pengaruh politik. Di satu sisi, pemerintah AS ingin melindungi warganya dari ancaman keamanan potensial. Di sisi lain, TikTok telah menjadi bagian penting dari budaya digital di AS, dengan lebih dari 170 juta pengguna aktif. Keputusan akhir dari Mahkamah Agung diharapkan dapat memberikan kejelasan dan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.  Ingin membawa bisnis Anda ke level berikutnya dengan inovasi digital? Bersama TechnoMonsta, wujudkan website dan aplikasi mobile canggih yang mendukung pertumbuhan bisnis Anda. Hubungi kami untuk solusi teknologi terkini yang dirancang khusus agar bisnis Anda bersinar di era modern!

Mulai 1 Januari 2025, pemerintah Indonesia akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Kenaikan ini berlaku untuk berbagai barang dan jasa, termasuk biaya transaksi elektronik seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa biaya layanan transaksi elektronik, termasuk QRIS, akan dikenakan PPN 12%. Namun, beberapa jenis barang kebutuhan pokok, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran, tetap dibebaskan dari PPN.Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk beberapa barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak, seperti minyak goreng curah "Kita", tepung terigu, dan gula industri. Dengan demikian, tambahan PPN sebesar 1% akan ditanggung oleh pemerintah sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut.Di sisi lain, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan peningkatan risiko penipuan finansial yang memanfaatkan AI. Laporan terbaru menunjukkan bahwa penipuan identitas berbasis deepfake dan AI dalam transaksi digital semakin meningkat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan guna melindungi diri dari ancaman tersebut. PPN 12% untuk Transaksi Elektronik: Mendorong Kepatuhan Pajak di Era DigitalPPN 12% pada transaksi elektronik diterapkan untuk memaksimalkan potensi pajak dari sektor yang terus berkembang pesat. Platform digital seperti e-commerce, aplikasi berlangganan, dan layanan berbasis teknologi kini menjadi target penerapan kebijakan ini. Kebijakan tersebut dinilai mampu menciptakan keadilan antara pelaku bisnis konvensional dan digital. Namun, penerapan pajak ini tidak lepas dari pro dan kontra. Sebagian pelaku usaha merasa beban pajak tersebut dapat memengaruhi daya beli konsumen. Di sisi lain, pemerintah menekankan pentingnya kontribusi sektor digital dalam mendorong pembangunan ekonomi.Penipuan Finansial dengan AI: Ancaman yang Kian NyataDi tengah inovasi teknologi yang semakin canggih, ancaman penipuan finansial berbasis AI menjadi momok baru. AI digunakan untuk menciptakan skema penipuan yang lebih meyakinkan, seperti deepfake yang menyerupai suara atau wajah seseorang untuk memanipulasi korban. Selain itu, AI juga mempermudah pelaku untuk menganalisis pola transaksi korban, sehingga mereka dapat melancarkan serangan yang lebih terarah.Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan keamanan siber, baik di kalangan individu maupun perusahaan. Pengguna harus lebih waspada terhadap aktivitas mencurigakan, sementara perusahaan perlu meningkatkan proteksi melalui sistem keamanan berbasis AI yang lebih kuat.Tantangan dan PeluangPenerapan PPN 12% dan meningkatnya penipuan finansial berbasis AI menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku usaha digital. Dengan regulasi yang semakin ketat, pelaku usaha diharapkan dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih transparan. Sementara itu, tantangan keamanan finansial mendorong pelaku teknologi untuk menciptakan solusi inovatif guna melindungi konsumen.Dalam menghadapi perubahan ini, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama. Regulasi yang jelas, literasi digital yang tinggi, serta teknologi pengamanan yang mumpuni dapat menjadi solusi untuk menghadapi era digital yang semakin kompleks. Jika bisnis Anda membutuhkan solusi digital seperti pembuatan website atau aplikasi mobile yang aman, handal, dan sesuai dengan kebutuhan era digital, TechnoMonsta siap membantu Anda. Hubungi kami untuk mewujudkan ide digital Anda menjadi kenyataan!

Dalam era digital yang semakin maju, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi salah satu kunci dalam membangun negara yang efektif dan efisien. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto baru-baru ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Ia mengungkapkan keinginannya untuk meniru sistem di Amerika Serikat yang telah berhasil memanfaatkan big data dan artificial intelligence (AI) dalam menentukan kebijakan yang berbasis data.Prabowo menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat memahami kebutuhan masyarakat secara real-time. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil. Dengan menggunakan teknologi, data dapat dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat.Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah AS mampu menggunakan data teknologi untuk membaca pola perilaku, kebutuhan ekonomi, hingga potensi permasalahan sosial. Sistem ini memungkinkan kebijakan yang dibuat lebih relevan dan berdampak langsung pada masyarakat. Menurut Prabowo, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengadopsi pendekatan serupa, mengingat perkembangan ekosistem teknologi di tanah air juga semakin maju, dengan munculnya berbagai perusahaan rintisan berbasis teknologi.Namun, penerapan teknologi ini tidak tanpa tantangan. Infrastruktur digital yang belum merata, tingkat literasi teknologi yang masih rendah di beberapa wilayah, dan kebutuhan investasi besar menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi. Meski demikian, Prabowo optimis bahwa dengan komitmen bersama, Indonesia mampu melangkah ke arah transformasi digital yang lebih baik.Langkah Prabowo ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana teknologi diharapkan menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Dengan mengandalkan teknologi, pemerintah dapat menjalankan program yang lebih efisien dan berdampak positif, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan nasional. Ingin mengoptimalkan ide Anda melalui platform digital? TechnoMonsta hadir untuk membantu Anda mewujudkan solusi berbasis teknologi yang inovatif! Kami menyediakan jasa pembuatan website dan aplikasi mobile yang dapat mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari analisis data hingga pengelolaan layanan publik. Hubungi kami dan ciptakan inovasi!

Revolusi teknologi yang terjadi saat ini menuntut generasi muda untuk tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga menciptakan inovasi di dalamnya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, menyadari pentingnya pembelajaran kecerdasan buatan (AI) dan coding sejak usia dini. Upaya pemerintah untuk mengintegrasikan kedua bidang ini ke dalam kurikulum sekolah dasar adalah langkah strategis untuk mencetak generasi muda yang siap bersaing di era digital.Mengapa AI dan Coding Penting Sejak SD?Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa tujuan utama pengajaran AI dan coding adalah untuk meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di tingkat global. “Kita tidak ingin generasi muda hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi teknologi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penguasaan coding dan AI di usia dini dapat melatih anak-anak berpikir logis, memecahkan masalah, dan membangun kreativitas.Pentingnya pengajaran ini juga ditegaskan oleh Laksmi Ariyanti, seorang praktisi pendidikan digital. "Mengajarkan coding di usia dini membantu anak-anak memahami cara teknologi bekerja, sehingga mereka tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen teknologi. Ini adalah investasi jangka panjang untuk Indonesia," ungkapnya.Tahapan Implementasi di IndonesiaPemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa pengajaran AI dan coding di SD akan dimulai secara bertahap. Fokus pertama dari program ini adalah pada sekolah-sekolah yang sudah memiliki infrastruktur yang baik, seperti akses internet yang stabil dan perangkat komputer yang memadai. “Sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas lengkap akan menjadi pelopor dalam implementasi ini,” ujar Abdul Mu’ti.Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan pelatihan intensif kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat kesiapan guru dalam mengajarkan materi AI dan coding. “Pelatihan ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga cara menyampaikan materi kompleks ini secara sederhana dan menarik untuk siswa SD,” jelasnya.Kurikulum yang DisiapkanAI dan coding akan diperkenalkan sebagai mata pelajaran opsional di sekolah dasar. Siswa dapat memilih mata pelajaran ini sesuai dengan minat mereka. Kurikulum akan mencakup dasar-dasar pemrograman, seperti pengenalan algoritma sederhana, logika pemrograman, dan pengaplikasian AI secara sederhana, seperti membuat chatbot atau game interaktif.Materi coding yang diajarkan dirancang agar bersifat aplikatif dan menarik. Misalnya, siswa diajak membuat proyek kecil seperti animasi atau permainan digital menggunakan aplikasi berbasis blok seperti Scratch. Sedangkan untuk AI, pengajaran akan dimulai dari pengenalan konsep dasar, seperti bagaimana mesin dapat belajar dari data dan membuat keputusan.Manfaat Pengajaran AI dan Coding Sejak DiniPengajaran AI dan coding memberikan berbagai manfaat bagi anak-anak. Dengan belajar coding, anak-anak dilatih untuk berpikir kritis, memahami logika, dan menyelesaikan masalah kompleks. Selain itu, pengajaran AI memperkenalkan mereka pada konsep teknologi masa depan, seperti machine learning, yang akan menjadi bagian penting dalam berbagai industri.Siti Aisyah, seorang guru SD di Jakarta, membagikan pengalamannya mengajarkan coding dasar kepada siswa. “Awalnya saya khawatir mereka kesulitan, tetapi ternyata anak-anak sangat antusias. Mereka bahkan mulai membuat program sederhana seperti game edukasi,” katanya.Tantangan di LapanganMeskipun memiliki potensi besar, implementasi pembelajaran AI dan coding di SD tidak luput dari tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah kesenjangan infrastruktur antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Banyak sekolah di daerah terpencil yang masih minim fasilitas, seperti komputer dan akses internet.“Tidak semua sekolah di Indonesia memiliki perangkat keras dan koneksi internet yang memadai. Kami masih berupaya untuk menutup kesenjangan ini,” ujar Abdul Mu’ti. Pemerintah berencana menggandeng pihak swasta untuk membantu menyediakan fasilitas ini melalui program corporate social responsibility (CSR).Selain itu, minimnya jumlah guru yang memiliki kemampuan teknis untuk mengajarkan AI dan coding juga menjadi tantangan. Pelatihan guru akan membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar, terutama untuk menjangkau seluruh pelosok Indonesia.Langkah ke DepanKeberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Beberapa perusahaan teknologi telah berkolaborasi dengan sekolah untuk menyediakan alat pembelajaran coding dan AI secara gratis. Inisiatif ini sangat membantu sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas.Di masa depan, pemerintah berharap lebih banyak sekolah dapat mengimplementasikan kurikulum ini. Dengan meningkatnya akses ke teknologi, Indonesia diharapkan mampu mencetak talenta muda yang kompeten di bidang digital. “Kita ingin membangun generasi yang tidak hanya siap bersaing di tingkat global, tetapi juga mampu menciptakan teknologi yang membawa perubahan positif bagi dunia,” tutup Abdul Mu’ti.Ingin membawa inovasi pembelajaran AI dan coding ke dalam pendidikan atau bisnis Anda? Ciptakan platform digital yang inspiratif dan interaktif bersama TechnoMonsta! Hubungi kami untuk solusi teknologi terbaik yang akan membantu Anda memimpin di era digital.